Diposkan pada Nikah Campur

menikah secara sipil di denmark

seperti yang telah saya singgung di postingan sebelumnya, dibawah ini adalah sumbangan tulisan dari salah satu pembaca blog dunia kayka, sebut saja r, tentang bagaimana caranya menikah di catatan sipil Denmark. tulisan yang sekalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus terang saja tidak bisa saya jawab karena tidak punya pengalaman soal menikah tanpa melalui birokrasi SKBM eks KUA. dan sepengetahuan saya pun sampai saat ini di tanah air kita belum ada jalur resmi menikah dengan mempertahankan agamanya masing-masing. artinya kalau mau ikut jalur resmi salah satu harus rela mengorbankan kepercayaannya.

oh ya sempat dilanda keraguan juga lho saat menurunkan tulisan ini, tapi akhirnya positif aja karena pasti udah lebih banyak yang tahu bahwa di negara-negara lain seperti di negara dimana saya menetap sekarang untuk bisa mengikat janji suami istri itu syarat mutlaknya itu cuma satu, harus punya dokumen yang valid yang menjelaskan status yang bersangkutan apakah single, pernah bercerai atau status janda/duda ditinggal mati suami/istrinya. artinya gak ada drama gak lama menikah ada wanita atau pria yang claim sang pengantin adalah istri atau suaminya. namanya juga menikah sipil gak bakalan ada pertanyaan soal agama. agama itu penting diklarifikasi saat pertama mengisi formulir data warga saja. selain untuk keperluan statistik, positifnya untuk yang non katolik dan protestan penghasilannya tidak dipotong pajak gereja. that’s all.

untuk r, sekali lagi terima kasih ya untuk tulisannya yang super lengkap ini dan kesediannya untuk berbagi.

***

menikah secara sipil di denmark
menikah secara sipil di denmark

Sebelumnya aku blm menyarankan org lain untuk meniru cara ku, tetapi berbagi pengalaman ga ada salahnya,  bisa dibilang langkahku belum sukses,memang berhasil menikah beda agama di Denmark, berhasil mendaftarkan di Jerman dan di Indo, tetapi visa kumpul keluarga blm di dapet. Ini juga yg bikin aku ketar-ketir takut kedutaan mempermasalahkan pernikahan ku, padahal memang secara hukum di Jerman pernikahan kami sah. karena  intinya aku melakukan pernikahan supaya bisa hidup bareng dengan pasangan setelah bertahun-tahun menjalanin hubungin long-distance tanpa memaksakan kayakinan satu sama lain, Alhamdullilah jika  suatu hari nanti suami ku bisa menjadi mualaf..

Berdasarkan pengalaman aku menikah di Denmark bisa di urus sendiri dengan email ke komune setempat dimana kita ingin melakukan pernikahan, dangan cara ini bakal menghemat biaya banget, waktu itu aku pake agent karna pasti bakalan ribet banget kalo ngurus sendiri. Agentnya pun aku pilih dengan random dengan cari-cari di internet www.getmarriedindenmark.com, tapi mereka sangat profesional kok. Kenapa aku memlilih mereka karena pernikahan di laksanakan di pulau kecil di Ærø tepatnya di Ærøskøbing. dan kebetulan sekali aku pengen banget mengunjungi pulau ini jadi momentnya pas. Cuman mereka tidak melayani pernikahn di kantor komune setempat, tetapi pernikahan di selangarakan di ” Old Merchants Court ” biayanya €990 dengan flowers dan champagne. untuk pernikahan yang dilaksanakan kurang dari 2 minggu ada biaya tambahan sebesar €200. Mereka juga punya beberapa paket pernikahan yang lebih komplit misal dengan membawa tamu undangan, di laksanakan di pantai dll, pasti nya ada biaya tambahan lagi. untuk lebih lengkapnya silahkan cek di websitenya . Kebetulan pernikahan ku cuma di hadiri adik kandung suami ku, jadi kita memilih paket yang paling simple, toh juga nantinya kita akan merayakan kembali, untuk opsi ini tergantung masing-masing pasangan keinginan mereka apa bisa di diskusikan dengan agent.nya.

Ada juga opsi agent lain berdasarkan info dari temen melalui email yaitu http://www.heiraten-leicht-gemacht.de/en/marriage-in-denmark/ which is lebih murah, jasa mereka apa aja bisa di cek di website ya.

ok jadi prosesnya:

– Pertengahan april suami ku email mereka mengenai dokumen apa saja yang di butuhkan, suami ku cukup aktif email mereka untuk menayakan atau memberitahu setiap ada update dari ketersediaan dokumen, dan agent nya sangat profesional membalas satu persatu pertanyaan dll, untuk menghindari additional charge €200 sebaiknya di urus sebelum keberangkatan :

mereka membalas dengan email ini

DOCUMENTS – In order to marry here we would ask you to scan, label and e-mail the following documents (with a translation into English or German) to us in advance:

Your passports (& Schengen tourist visa for your fiancee) Copies of birth certificates Documentation for your marital status – this can be a standard certificate from your local authorities stating that you are single and free to marry. Germans can use an Aufenthaltsbescheinigung or Meldebescheinigung. Whichever document you use it must be less than 4 months old at the wedding. Under exceptional circumstances it may be possible to waive this requirement – please ask us.
Divorce decrees (if relevant – and apostille or legalisation, depending on the country of origin of the decree) Notice of marriage & booking form – I have attached these forms. You would need to fill them out, sign them, and e-mail them back to me.

– Untuk dokumen suami aku tidak tahu proses sampe dia dapetin gimana, intinya ketika aku udh berangkat kesana dia udh siap dengan semua dokumennya. dan dokumen dia dalam bahasa Jerman

sedangkan dokumen-dokumen aku semua aku terjemahin dalam bahasa Inggris karena lebih murah. (oh ya untuk case ku, aku lumayan lucky) :

– Akte lahir (kutipam akte lahir yang baru, terjemah akte lahir dalam bahasa inggris dgn penerjemah tersumpah) seperti yang mereka email, mereka tidak menyebutkan apakah aku harus mengkutip lagi akte kelahiran ku, tetapi akhirnya aku bikin juga untuk jaga-jaga dan kutipan ini yang di serahin.

– Schangen Tourist Visa ( aku punya schangen tourist visa yang masih berlaku 1 tahun, tetapi dari kedutaan Belanda)

– SKBM , (diganti Kartu Keluarga )

untuk minta ini dokumen yang aku bawa:

akte lahir, Foto copy ktp, Foto copy kk, surat pengantar RT/RW (dibuatin RT.nya), KTP Mama, Surat kematian Bokap, isi form pernyataan dikasih dari keluarahan pake meterai,

Ini salah satu dokumen yang lumayan bikin stress ngedapetinya, jadi waktu itu aku dateng ke kelurahan minta skbm, ditanya mau menikah dimana, mau ke KUA mana ( i have no idea yet), aku bilang jujur mau menikah di luar negri (tidak menyebutkan akan menikah beda agama) petugas nya lumayan curiga2 gak jelas, kaya gak mau kasih tuh skbm atau mungkin dia malah gak tau gimana proses menikah di luar negri (aku jelasin blablabla), trus dia tanya hampir 3 orang di kelurahan itu, mereka bilang di kasih aja yang penting nanti di laporin kalo sudah menikah, terus dia kasih suggestion sendiri untuk dateng ke KUA Grogol (aku iya in aja, padahal aku tahu kalo mau menikah beda agama mana mungkin KUA mau tanda tangan surat dll, tanapa keterangan mualaf dari calon suami), setelah itu petugas nya bilang suruh aku pulang dengan meninggalkan no hp, nanti di hubungin kalo suratnya udah jadi,karena lurah ga ada di tempat. (gratis)

aku tunggu selama satu minggu blm ada sms dr pihak kelurahan, mulai galau donk, akhirnya aku punya inisiatif untuk menterjemahkan Kartu Keluarga yang baru, ini yang kebetulan banget, jadi pertengahan april itu dokumen pindah alamat ku baru jadi, jadi baik ktp, kk, dan keterangan alamat yang ada di paspor ku baru, aku terjemahin kartu keluarga ku yang baru yang ada keterangan status “Single”  ke bahasa inggris dengan penerjemah tersumpah, trus aku cerita ke suami tentang susahnya dpt skbm, suruh dia email Kartu Keluarga yg asli dan terjemahnaya ke agent ku, (mungkin mereka tanya dulu ke komune ya ) Alhamdullilah banget mereka terima dokumen aku karena kebetulan dokumen itu gak lebih lama dr 4 bulan sesuai yang di minta.

hari senin depanya aku dateng ke kelurahan untuk tanya skbm dgn petugas yang sama, buat jaga-jaga seandainya memang nanti aku butuh dokumen ini , sebenernya petugasnya ramah kok, dia tanya kenapa baru di ambil, yah aku sendiri aja nunggu dia sms untuk ambil dokumen, dengan ngelesnya dia bilang lupa karen lg banyak banget dokumen yg di urus, tp emang bener sih pas dia cari skbm ku di situ ada setumpuk dokumen-dokumen yang nunggu di ambil pemiliknya.

waktu itu di kasih dokumen N1,N2,N3, dan dia berpesan untuk di bawa ke KUA yang sudah di saranin, aku iyain aja, tp engga aku bawa ke KUA, dgn alesan Kartu Keluarga yang aku kasih ke Agent diterima. tp dokumen ini nantinya aku bawa ke Jerman. mereka juga saranin https://www.onehourtranslation.com/  kalau aku butuh penerjemah, tp ya terjemahin di indonesia lebih murah kok.

Proses Berangkat dan menikah

– Juni Aku berangkat Ke Belanda dengan visa turis (bikin itenarary, hotel booking dll, seperti turis-turis biasanya, ini ditanyain juga lho di imigrasi Belanda), suami ku jemput ke Belanda, kita liburan dulu di Belanda, baru tanggal 19 dari Belanda kita menuju Hamburg, (menginap semalem)

– Tgl 20 sebelum jam 3 sore kita harus hadir di komune untuk ketemu sama penghulu dan di cek kelengkapan dokumen ( semua yang urus agent, mengenai dokumen dll, kita tinggal dateng aja ke komune sebelum jam 3, dan Agent nya udah nunggu di sana), Tgl 20 kebetulan aku nunggu adik suami dr Berlin ke Hamburg, setelah ketemu kita bertiga pake mobil sumaiku berangkat menuju Ærøskøbing, ini nih yang seru haha, jadi untuk menuju ke Ærøskøbing cuma ada 2 Kali penyebrangan dengan Fery pertama jam 7.45 pagi dan 13.20, kita ga mungkin banget bisa sampe dermaga jam 7.45 dr Hamburg, akhirnya kita pilih Jam 13.20 dengan asumsi perjalanan dgn Fery 70 menit, dan setelah menyebrang dengan Fery dari Fynshav ke Soby,  kita masih ada bebrapa menit untuk sampe ke komune sebelum jam 3, aku agak lupa tp waktu itu kita sampe komune kira-kira 5 menit sebelum jam 3,untungnya jam disana ga kaya jam indonesia.

tips untuk tiket fery kalo bisa di booking dulu karna takutnya penuh ( http://www.aeroe-ferry.dk)

sesampainya di komune kita duduk sebentar, udh ada agent yg urus dll, trus ga lama kemudian penghulu samperin kita buat pastiin dokumen dan konfirmasi kalo besoknya kita menikha jam 11 di ” old merchant court ” sesuai rencana. Selesai.

– Kemudian Agent ku anterin kita dimana kita kan menikah, kebetulan ga jauh dari hotel kita menginap lho, jd bisa jalan kaki dr hotel ke tempat pernikahan, pernikahan di lakukan dalam bahasa Inggris. selesai itu kita ke hotel buat taro-taro barang, dan maen-maen di sekitar pulau, pulaunya bagus banget, cuma yang special dr pulau ini, hotel ga banyak pilihan, dan restaurant pun bukanya di jam-jam special haha, mereka terima unag dalam bentuk Euro.

– tips kalo bisa hotel booking jauh-jauh hari ya, soalnya banyak banget yang menikah di sini, dan kadang hotel banyak yg penuh.

– tgl 21, di hari pernikahan. aku juga booking penata rambut sama make up, yg urus jadwalnya  agentnya juga mereka dateng ke hotel dimana kita menginap, kita bayar ke orang nya langsung jd agent ga sebutin harganya berapa, waktu itu aku bayar make up 80 Euros, sama Rambut 120 euros. 2 jam sebelum pernikahan mereka dateng ke hotel buat bantu aku siap-siap.

– setelah selesai, jam 11 aku dateng ke old merchant court, penghulu sudah berada disana, pernikahn di laksanakan selama kira2 15 – 20 menit, minum champagne, selesai. sertifikat menikah nanti akan di kirim ke alamat kita karna akan di apostile dulu, saksi di sediakan, waktu itu saksi ku adik suami dan  dr pihak agent.

– kalo mau sewa fotografer juga di sediain , cuma waktu itu aku engga. foto-foto sendiri di pulau, keliling pulau, dan kebetulan iklimnya lagi bagus banget.

– tgl 22 nya kita pulang ke Jerman

oh ya aku juga minta jasa legalisasi di kedutaan indonesia di copenhagen biayanya 300 euros, sebenernya ini opsional ya, bisa urus sendiri juga, aku ga tau  waktu legalisasi ini ribet apa engga, tp agent ku lumayan kesel sih sama pihak kedutaan yang bertele-tele, dan lumayan memakan waktu, sampe aku harus pulang ke indo tanpa dokumen itu. mereka sampe 3 kali ke copenhagen buat tanya dokumen ku, untung saja mereka tetap profesional dan bertanggung jawab.

Setelah sertifikat di terima (tanpa legalisasi tetapi sudah apostile), satu minggu kemudian kita daftarin di rathaus dan standesam (aku agak lupa haha, tp kayanya bener, cuma kita gak dateng ke Burgeramt), waktu itu sih aku sempet di tanya-tanya, dan mereka sempet nanya apa aku bisa bahasa Jerman, suami ku bilang belum begitu bisa, dan aku masih akan balik ke Indo, kasus kaya aku gini lumayan langka di kota kecil tempat suami ku tinggal (menikah di denmark, beda agama, visa touris belanda ?), jadi mereka sempet nunggu keputusan dll. setelah aku sampai indo suami ku email mereka apakah status dia udh berubah, mereka bilang udah, dan gak perlu ke burgeramt.

jadi kurang lebih kaya gt prosesnya Kayka, mungkin buat yang lain yg ga pengen ribet bisa menikah di Denmark pilih tempat yang ga di pulau, contohnya Tonder, banyak juga kok yang menikah di sini…

===

udpate!

alhamdulillah visa r akhirnya minggu yang lalu keluar juga. r sempet stress karena dijutekin abis saat diinterview di kedutaan soal visa belanda, suami orang jerman tapi nikahnya di denmark dst dst… total2 r harus menunggu 10 minggu sampai visanya keluar. suami r juga sempat menghubungi ABH utk menanyakan status permohonan visa r. Herzlichen Glückwünsch R! 

 

Iklan
Diposkan pada Nikah Campur

persyaratan permohonan perubahan nama di pengadilan

Bild von pitopia.de
Bild von pitopia.de

soal nama setelah menikah ini ternyata bukanlah hal yang otomatis bisa dirubah begitu saja menurut sistem yang berlaku di indonesia. jadilah walau nama setelah menikah telah tercatat di konjen, nama di kartu keluarga dan ktp tetap seperti sebelum menikah karena di indonesia nama yang berlaku adalah nama sesuai dengak akte kelahiran. wah ruwet juga nama di luar dengan nama di indonesia jadi beda begini. setelah berdiskusi dengan pihak capil wilayah, saya diminta untuk menghubungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. judulnya perubahan apapun hanya bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pengadilan… #antikbener

sesampainya di Pengadilan Jakarta Selatan saya dipersilahkan masuk menemui Pak X, gak inget lagi nama bapak yang menangani soal ganti nama ini. setelah menunggu sebentar dan sempat dibuat jengkel oleh seroboter akhirnya mendapat waktu untuk bicara dengan Pak X ini. disini tidak ada sistem pengambilan nomer. ruangan dimana Pak X ini duduk sempit dipenuhi meja dan kursi. apapun pembicaraan kita bisa didengar tamu lain. berbeda dengan suasana di Capil hawa-hawa orde lama masih terasa kental disini…

setelah mendengar penjelasan beliau #hufff gak bakalan kekejar karena udah harus balik ke jerman lagi. butuh setidak-setidaknya satu bulan dari mulai masukin surat permohonan s.d. surat keputusannya selesai. judulnya setelah surat permohonan dan persyaratan lain dilengkapi dan diterima pengadilan, surat panggilan sidang dikirim ke rumah dan suami harus hadir di persidangan. yasut saya catat aja dulu disini siapa tau ada yang memerlukan…

ok berikut adalah persyaratan yang harus dilengkapi untuk permohonan perubahan nama di Pengadilan Jakarta Selatan:

  1. fotokopi KTP
  2. fotokopi Laporan Perkawinan dari Capil
  3. fotokopi Akte Kelahiran → soal kutipan akte kelahiran ini juga harus diclearkan apakah bisa mengguakan akte yang dibuat oleh Capil wilayah atau harus buat kutipan baru dari Capil Provinsi lagi
  4. fotokopi Paspor
  5. Surat Pernyataan dari suami bahwa ybs tidak keberatan namanya digunakan didalam nama kita
  6. surat permohonan penggantian nama
  7. dan biaya pengadilan sebesar Rp 321,000:-

catatan: fotokopi nomer 1 s.d. 4 harus dilegalisir dulu di Kantor Pos Fatmawati.

***

contoh surat pernyataan tidak keberatan dari suami

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama:

alamat:

dengan ini menyatakan tidak keberatan namanya dipakai kedalam nama istri saya, XXX

TTD dengan Materai Rp 6,000:-

***

contoh surat permohonan perubahan nama kepada ketua pengadilan

Jakarta, …..

 

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

di

J a k a r t a

 

Hal: GANTI NAMA

 

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

Pekerjaan:

Agama:

Alamat:

Adapun dasar permasalahan yang Pemohon sampaikan kehadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama XXX, lahir di … pada tanggal …, anak pasangan suami isteri … dan …;
  2. Bahwa pada tanggal … Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan … di … dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan laporan perkawinan No. … tanggal ….;
  3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti/ merubah nama Pemohon dari XXX diganti/dirubah menjadi YYY;
  4. Bahwa alasan Pemohon mengganti/ merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon …. (sebutkan alasannya)
  5. Bahwa suami pemohon yang bernama ZZZ tidak keberatan apabila namanya dipakai didalam nama Pemohon, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal …;
  6. Bahwa untuk penggantian/ perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon dari XXX diganti/ dirubah menjadi YYY;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan penggantian/ perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
  4. Biaya-biaya menurut hukum;

 

Hormat kami

Pemohon

 

TTD

 

XXX

***

tobaaat biar kata lain negara lain peraturan, segala birokrasi ini benar-benar bikin rambut berdiri terutama bagian surat pernyataan tidak keberatan suami. gimana enggak suami saya aja mlongo pas denger. tapi peraturan tetap peraturan…

Diposkan pada Nikah Campur

ubah status di kelurahan

2015-05-28 06.44.53

beres ngurusin pelaporan perkawinan, langkah selanjutnya yang harus saya lakukan adalah lapor ke kelurahan. jadi gini pas di capil saya sempet nanya untuk memastikan apakah pelaporan perkawinan yang telah saya lakukan akan terapdet di kelurahan. jawabannya cukup mengejutkan ´tidak´ nah lo berarti harus urus sendiri dong. capek dan gak kepengen ngebandingin dengan sistem yang ada disini ya, tapi sumprit deh kenapa juga informasi ini gak otomatis diteruskan ke kelurahan. jadi celah banget nih untuk punya status di ktp awet belum kawin. celah asyik untuk orang yang ingin menyalahgunakan statusnya untuk bisa ngawinin anak orang lagi… #sabaaar

jadilah selesai dari capil mampir ke kelurahan. informasinya ubah status dari tidak kawin ke kawin tidak masalah bisa langsung diproses setelah menyerahkan beberapa syarat yang diperlukan. nah yang gak bisa ubah nama harus ada keputusan dari pengadilan. ajib bener kan, konjen aja yang juga merupakan bagian sistem dari pemerintah indonesia sudah membuatkan amandement perubahan nama. tadinya kelurahan minta sekalian aja jadi sekali rubah. ternyata juga gak bisa secepat itu juga.  jadilah hanya urus ubah statusnya dulu aja…

berikut adalah persyaratan yang diperlukan untuk perubahan status perkawinan di kelurahan saya:

  1. ktp asli dan fotokopi → ktp asli ditarik kelurahan dan diberi ktp sementara sampai ktp baru keluar.
  2. fotokopi surat keterangan perkawinan dari kbri/ konsulat
  3. fotokopi surat laporan perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil
  4. surat pengantar dari RT/ RW untuk persyaratan perubahan status perkawinan

catatan: sampai hari ini saya masih menunggu ttd pak rw yang baru kembali minggu depan. tapi persyaratan lain sudah dicocokan oleh petugas kelurahan jadi tinggal diantar saja.

 

semoga bermanfaat…

Diposkan pada Nikah Campur

Melaporkan Pernikahan Luar Negeri #2

UU Perkawinan sudah mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU Perkawinan. Jadi, sangat mungkin perkawinan sah secara formal di negara tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia (lihat pasal 2 UU Perkawinan). Menurut Prof. Zulfa, bila syarat materiil tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ini adalah resiko yang mungkin dihadapi pasangan yang menikah di luar negeri, dan tidak mendaftarkannya sesuai batas waktu yang ditentukan UU Perkawinan. (hukumonline.com)

potongan paragraf yang saya temukan di internet saat bertanya-tanya sendiri kog repot-repot mengurus pelaporan perkawinan luar negeri. berhubung saya masih WNI juga, tentu saja saya pun ingin perkawinan yang kami langsungkan di negara suami tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia…

***

2015-05-22 09.24 (1)
jam delapanan gitu deh kami meninggalkan rumah menuju Kantor Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta di Grogol. gak ngaruh ternyata tetep udah macet. sejauh mata memandang lautan motor dan mobil. hanya sesekali saja pemandangan ini diselingi oleh metro mini, kopaja dan bus Trans Jakarta. belum lagi ketakjuban memandangi kecuekan pengemudi-pengemudi yang dengan tenangnya menerabas jalur Busway. walau gak bisa membandingkan buah pepaya dan buah nanas, dibandingkan dengan Frankfurt yang penduduknya gak seberapa, terasa sekali perbedaan signifikan menyangkut komposisi kendaraan umumnya…

2015-05-22 (6)

2015-05-22 (26)

2015-05-22 (17)

hahhahah kog jadi ngelantur gini ya, yang mau dibahas sebetulnya apa sih? ok sesampainya di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, didepan pintu masuk ada petugas yang menanyakan keperluan kami dan mempersilahkan untuk mengisi tamu dan mengambil nomor antrian. untuk urusan Laporan Perkawinan Luar Negeri yang ditekan adalah tombol nomor tiga.

2015-05-22 (7)gak lama sih nunggunya. pas gilirannya, setelah mendengar keperluannya apa petugas di loket tiga tersebut menanyakan apakah persyaratannya sudah lengkap semua. setelah diiyakan beliau menyerahkan tiga lembar blanko yang harus diisi (lembaran pertamanya ditempeli nomor antrian). sambil menandai mana-mana aja yang harus diisi dan ditandatangani…

lembar pertama
lembar pertama
lembar kedua
lembar kedua
lembar ketiga
lembar ketiga

***

semua dokumen disusun sesuai urutan yang tertera di dalam blanko nomor tiga. gak ada omong-omongan harus dimasukin map sih tapi semuanya saya masukkan kedalam map yang memang sudah disiapkan dari rumah:

  • Asli dan Fotokopi Akta Perkawinan Luar Negeri (beserta terjemahannya, terjemahannya juga dikopi ya)
  • Asli dan FotoKopi Surat Keterangan KBRI (saya menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Konsulat)
  • Fotokopi Akta Kelahiran Suami (asli dan terjemahan, terjemahannya juga dikopi)
  • Fotokopi Paspor Suami
  • Fotokopi Akta Kelahiran Istri (kutipan akta yang dulu dikeluarkan oleh Capil)
  • Fotokopi KTP DKI Jakarta Istri
  • Fotokopi paspor Istri
  • Foto berdampingan ukuran 6×4 cm (4 lembar)

setelah selesai mengisi dan tanda-tangan, gak perlu ngambil nomor antrian lagi. dokumen-dokumen tersebut kemudian diperiksa dan dicocokan dengan aslinya oleh petugas yang ada di loket tiga. lembaran asli dikembalikan kepada kami dan beliau meminta kami untuk membuat kopi lembar pertama yang dijadikan sebagai tanda terima. fotokopiannya ada dipojokan disebelah lift. per dua lembar dikenakan biaya sebesar seribu rupiah. gak seberapa sih tapi kenapa juga mesin kopinya gak ditarok didalam loket ya, kan petugasnya bisa ngopiin buat kita… mmm

foto: ahok.org
foto: ahok.org

info dari petugas prosesnya seminggu. permohonan kami masukkan hari Jumat, artinya hari Jumat depannya baru jadi. sempet grrr juga dalam hati saat mendengar info ini. yasut masih harus bersyukur urusan hari itu langsung beres. gak kebayang juga harus mondar-mandir lagi ditengah kemacetan akut Jakarta yang tengah berbenah diri dengan proyek MRT-nya ini….

***

di hari H-nya sama sekali gak ngantri begitu dapet nomor antrian begitu langsung dipanggil nomornya. setelah sertifakt di tangan dan mengamati sebentar saya menemukan kalo nama yang tercantum menggunakan nama yang di akte kelahiran #nahlo… menurut petugasnya memang begitu, karena dokumen yang saya terima sifatnya hanya sebagai tanda bukti laporan perkawinan saja dan bukan merupaka akta perkawinan… soal ini dicantumkan di paragraf terakhir Laporan Perkawinan tersebut… #hahahhakenalagikarenagaknacasampaiselesai…

oh ya proses pelaporan perkawinan luar negeri ini gratis alias tidak dikenakan biaya… #okebangeeet. jadi jangan malas-malas lagi, mulai urus sendiri dokumen-dokumen anda. kenapa harus bayar kalau bisa gratis. selain jadi ajang latihan tahap awal tinggal di negara orang, cara ini juga membantu mempersempit ruang orang-orang yang cuma ingin mencari keuntungan atau ingin menyalahgunakan informasi yang ada didalam dokumen anda…

2015-05-22 (15)

2015-05-22 (14)

terakhir adalah slogan anti korupsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan Provinsi DKI Jakarta dan persyaratan umum untuk melaporkan perkawinan luar negeri disini…

sedikit banyak harus saya akui dibanding dengan saat mengurus dokumen tiga tahun yang lalu, berurusan dengan petugas-petugas sekarang terasa lebih cepat dan mudah.

Diposkan pada Nikah Campur

Melaporkan Perkawinan Luar Negeri #1

Peraturan perundang-undangan berbeda dalam menentukan batas waktu kewajiban melapor. Berdasarkan UU Perkawinan, setiap peristiwa kependudukan wajib dilaporkan paling lama satu tahun tahun. Sebaliknya, berdasarkan pasal 37 UU Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan di luar negeri paling lambat harus dilaporkan 30 hari sejak pasangan bersangkutan kembali ke Indonesia. Jika batas waktu pelaporan terlewati, pasangan perkawinan bisa dikenakan denda administratif. Selain mencatatkan perkawinan di luar negeri, pasangan yang telat melaporkan kelahiran, pembatalan perkawinan, perceraian, kematian, adopsi dan perubahan nama juga bisa dikenakan denda sejenis (sumber: hukumonline.com)

sempet ketar-ketir dan memutuskan untuk menghubungi Konjen untuk memastikan masalah waktu pelaporan karena Surat Keterangan Perkawinan kami yang dibuat disana adalah terbitan tahun 2012, sementara pelaporan di Capil Indonesianya baru bisa direalisasikan lumayan lama setelah itu. nah menurut Bapak di telepon seberang hal tersebut bisa jadi akan menimbulkan masalah tetapi mempersilahkan untuk menggunakan surat keterangan yang lama karena Konjen tidak mengeluarkan surat keterangan baru #hadaooogimanaini…

Surat Keterangan Perkawinan dari Konjen
Surat Keterangan Perkawinan dari Konjen

jadilah berbekal rangkuman info yang didapat dari postingan mbak nela (pursuingmydream.com) dan mbak lulu (deutschlandina.wordpress.com) saya mengumpulkan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan untuk keperluan pelaporan ini. daaan bisa dibayangin dong betapa senangnya saat tanpa sengaja menemukan info soal masa berlaku Surat Keterangan Perkawinan s.d. tahun 2016 #huraaa. penyakit bener punya surat kog ya gak dibaca dengan teliti isinya apa…

oh ya untuk yang baru terdampar pertama kali di lapak ini. saya muslim (WNI), suami mualaf (WNA) dan menetap di Jerman. menikah secara islam tahun 2003 di jakarta , akan tetapi karena satu dan lain hal pernikahan secara negara atau sipilnya baru dilangsungkan tahun 2012 di Jerman.

***
suami dan saya melaporkan sendiri pernikahan kami di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. soal tata cara pelaporan pernikahan luar negerinya sendiri akan saya tulis terpisah. disini saya akan cerita dulu soal proses bagaimana akhirnya nyampe di Capil DKI Jakarta.

2015-05-27 08.18.26ceritanya dengan pemikiran saya tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tanpa mengecek terlebih dahulu kami mendatangi SUDIN DUKCAPIL JAK-SEL di Jl. Radio Dalam V No. 1. nyampe disana udah siang banget karena paginya ke penterjemah dulu. jadi gak heran pas masuk ruang tunggu udah penuh sesak. nah yang membuat terkesan sekarang ada sistem pengambilan nomernya segala #keren. setelah melihat pilihan yang ada karena gak ada pilihan lain yang lebih cocok saya memilih nomer untuk antrian Akta Kawin, Cerai dan Mati. dari tanda terimanya bisa dilihat sisa antriannya tinggal berapa lho #kewl

2015-05-21 13.13pas nyampe giliran kami, suami dan saya menyampaikan keperluan kami soal pelaporan perkawinan luar negeri. oleh petugasnya yang ramah kami diarahkan ke ruangan lain yang ada disebelah kanan loket pelayanan #udahsempetsenengajaurusannyaakanberesdisitu… nyampe di ruangan yang ditunjuk mas-mas dan mbak-mbak didalamnya semua sibuk ngetik. oleh salah satu petugas tersebut kami diantar menuju ke salah satu meja yang masih kosong. semacam meja penerimaan begitu kali ya. disanalah kami mendapat tahu kalau pelaporan pernikahan luar negeri hanya bisa dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman No. 7, Jakarta Barat #heleeep…

selain memberikan lembaran kecil berisi alamat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tersebut, petugas ybs menginformasikan juga persyaratan yang diperlukan untuk pelaporan pernikahan luar negeri sbb:

  • Surat Nikah dan terjemahannya: asli dan kopi
  • paspor suami dan istri: asli dan kopi (yang dikopi adalah halaman-halaman yang ada isinya saja)
  • KTP & KK (WNI): asli dan kopi
  • Akte Kelahiran (WNA): asli & terjemahan, plus kopinya
  • Surat Keterangan Perkawinan dari Konjen/KBRI: asli dan kopi
  • foto berdampingan ukuran 6×4 (5 lembar)

tak catetin aja tapi judulnya hari itu gak bakalan ngejar juga dari kantor Sudin Dukcapil di Kebayoran-Baru ke kantor Dinas Dukcapil DKI Jakarta di Grogol.

peta lokasi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
peta lokasi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

pelajaran nomer satu: untuk pelaporan perkawinan luar negeri hanya bisa dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang ada di Grogol (satu gedung dengan Kantor Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat). kalau dari Bandara ke arah Jembatan Semanggi posisinya ada di kiri jalan antara Jl. Kyai Tapa dan Tomang Raya.

***

pintu masuk Masjid Al-Ihsan
pintu masuk Masjid Al-Ihsan

oh ya untuk Surat Nikah dan Akte Kelahiran suami saya terjemahkan di tempat penerjemah tersumpah Bp. A. Robani. biayanya Rp 150,000/ halaman.

Alamatnya:

Jl. Damai Raya No. 21 RT 02/05 dan Jl. Damai No. 50 RT 01/02
Petukangan Selatan
Jakarta 12270
HP: 0817 9934 365 dan 0857 1017 5167
(patokannya Masjid Al-Ihsan Jl. Damai)

bersambung…

Diposkan pada Nikah Campur

tata cara pencatatan nikah luar negeri di KUA kecamatan

akhirnya saya menemukan juga tata cara pencatatan nikah luar negeri di KUA kecamatan *alhamdulillah* asli sempat terkagum2, apa semua KUA punya site begini atau hanya petugas di KUA Bancar-nya yang kreatif? kalau benar petugasnya yang kreatif, benar2 mereka layak dapat penghargaan dan hasil kerjanya dijadikan proyek percontohan di seluruh indonesia *empat jempol pokoknya* asyik banget kalau semua KUA, kecamatan dan instansi2 lain punya site yang informatif begini. karena site seperti inilah yang sebenarnya diperlukan masyarakat, site yang berisi informasi yang terkait dengan pelayanan apa saja yang bisa diberikan kepada masyarakat, persyaratan dan lain2nya. selain yang tinggal jauhpun tetap bisa apdet dengan perkembangan daerah tempat tinggalnya.

ok dibawah ini saya tuliskan kembali tata cara pencatatan nikah luar negeri ke KUA kecamatan tersebut:

 

ex KUA Bancar:

dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka (UU No.1 tahun 1974 pasal 56 ayat 2).

ex Petunjuk Praktis Pencatatan Perkawinan di Indonesia:

Untuk diketahui, pernikahan sesama WNI ataupun WNI campuran (dengan WNA) yang dilangsungkan pernikahannya menurut hukum yang berlaku di Negara dimana pernikahan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan (UU RI No 1 / 1974 Tentang Perkawinan), maka pernikahan tersebut dianggap sah. Bagi WNI beragama Islam, setelah kembali ke tanah air, sesuai ketentuan maka dalam kurun waktu setahun, Akte Pernikahan mereka harus segera di daftarkan ke Kantor Urusan Agama wilayah tempat kediamannya. (UURI No 1 / 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 1 & 2, diperjelas dengan PERMEN Agama RI Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang Dilangsungkan di Luar Negeri)

pendaftaran surat bukti perkawinan harus dilengkapi dengan dokumen2 sbb:

1. surat keterangan bukti perkawinan (surat nikah)

2. fotokopi paspor dengan memperlihatkan aslinya.

3. fotokopi surat bukti perkawinan

4. fotokopi sertifikat surat nikah dari KBRI / fotokopi akte nikah dari KBRI / surat keterangan dari KBRI setempat (PMA 1 Tahun 1994 pasal 2)

catatan: kalau saya amati persyaratan nomor 1 dan 3 adalah surat asli bukti perkawinan (surat nikah) dan fotokopinya.

sumber:

1. KUA Bancar

2. Petunjuk Praktis Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Diposkan pada Nikah Campur

peraturan perundang-undangan dalam menentukan batas waktu pencatatan perkawinan wni

berikut adalah peraturan perundang-undangan dalam menentukan batas waktu pencatatan perkawinan wni di luar negeri:

Sebagai sebuah peristiwa dalam kehidupan, perkawinan pasangan laki-laki dan perempuan warga negara Indonesia (WNI) harus dicatatkan. Pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan WNI semakin dipertegas secara teknis dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Salah satu hal penting dalam Perpres ini adalah administrasi kependudukan bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri. Kini, semakin banyak pasangan WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri karena alasan tertentu.

Pasangan WNI yang menikah di luar negeri wajib mencatatkan dan melaporkan peristiwa perkawinan itu. Jika tidak, pasangan tersebut terancam denda administratif. Perpres No. 25 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur besaran denda administratif tersebut. Bahkan Pemda boleh menjadikan denda tersebut sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ketentuan ini diatur dalam pasal 107 Perpres 25. Salah satu yang sudah mencantumkannya sebagai pendapatan daerah adalah DKI Jakarta, melalui Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

Besaran denda tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Untungnya, UU Administrasi Kependudukan memberikan batasan maksimal yang tegas, yakni tidak boleh lebih dari satu juta rupiah. Pengamat masalah kependudukan dan catatan sipil Sulistyowati Sugondho sependapat dengan syarat tersebut agar penetapan denda bersifat adil. Kalau pasangan berdomisili di daerah miskin, lalu dikenakan denda administratif yang tinggi, tidak fair, ujar Ketua Konsorsium Catatan Sipil itu.

UU Perkawinan 1974 juga mengatur masalah ini, bahkan menyinggung keabsahan perkawinan yang berlangsung di luar negeri. Berdasarkan pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan demikian sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara setempat, sekaligus tidak melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia.

Peraturan perundang-undangan berbeda dalam menentukan batas waktu kewajiban melapor. Berdasarkan UU Perkawinan, setiap peristiwa kependudukan wajib dilaporkan paling lama satu tahun tahun. Sebaliknya, berdasarkan pasal 37 UU Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan di luar negeri paling lambat harus dilaporkan 30 hari sejak pasangan bersangkutan kembali ke Indonesia. Jika batas waktu pelaporan terlewati, pasangan perkawinan bisa dikenakan denda administratif. Selain mencatatkan perkawinan di luar negeri, pasangan yang telat melaporkan kelahiran, pembatalan perkawinan, perceraian, kematian, adopsi dan perubahan nama juga bisa dikenakan denda sejenis.

Pencatatan perkawinan dilaksanakan di instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan berlangsung. Kalau negara tersebut tak mengenal pencatatan perkawinan bagi warga asing, maka pencatatan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di negara tersebut dengan syarat pasangan tadi memenuhi persyaratan. Misalnya salinan paspor dan KTP, pasphoto, dan surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat. Petugas konsuler selanjutnya mencatatkan perkawinan itu dalam Register Akta Perkawinan. Perwakilan Indonesia wajib menyampaikan data perkawinan itu ke Kantor Catatan Sipil di Indonesia.

Meskipun sudah mencatat dan melapor ke perwakilan Indonesia di luar negeri, pasangan WNI yang menikah tetap harus melapor ke Kantor Catatan Sipil setempat sekembalinya mereka ke Indonesia. Jika tidak, pasangan ini bisa dikenai denda administratif.

sumber: http://www.hukumonline.com

Diposkan pada Nikah Campur

pedoman pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain

kemenag

dibawah ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2010 tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain: Bab VI (pasal 14 dan 15).

PERATURAN MENTERI NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN

PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan terhadap pelaporan dan pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhsr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tontang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4674);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  4. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
  5. Pelaporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu adalah pelaporan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain meliputi:

a. perkawinan yang melampaui batas waktu;

b. perkawinan yang ditetapkan pengadilan;

c. perkawinan Warga Negara Asing; dan

d. akta yang diterbitkan oleh negara lain.

BAB III

PELAPORAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN

MELAMPAUI BATAS WAKTU

Pasal 3

Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan.

Pasal 4

(1) Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. Kartu Keluarga;

c. KTP Suami dan Isteri;

d. Pas Photo Suami dan Isteri berdampingan, ukuran 4×6 sebanyak 5 lembar;

e. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri; dan

f. Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia.

(2) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari pemuka agama/pendeta atau penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan.

(3) Legalisasi atas Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 5

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan:

a. paspor bagi suami atau isteri orang asing;

b. izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing;

c. izin dari Kedutaan Besar; dan

d. dokumen keimigrasian.

Pasal 6

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) dan ayat (3);

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

c. Pas Photo Suami dan Isteri;

d. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri;

e. Paspor bagi Suami atau Isteri orang asing; dan

f. Izin kedutaan bagi Suami atau Isteri orang asing atau Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia.

Pasal 7

(1) Pelaporan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;

e. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.

(2) Pencatatan perkawinan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Penduduk yang telah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam PasaL 3 harus mengajukan perubahan dokumen kependudukan di tempat domisili.

Pasal 9

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

BAB IV

PENCATATAN PERKAWINAN

YANG DITETAPKAN PENGADILAN

Pasal 10

(1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir;

b. KTP suami dan isteri;

c. Pas foto suami dan isteri;

d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan

e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

Pasal 11

Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sebagai berikut:

a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

BAB V

PENCATATAN PERKAWINAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 12

(1) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;

c. izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri;

d. Paspor bagi suami dan isteri;

e. KK dan KTP bagi Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk; dan

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing pemegang KITAS.

Pasal 13

Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan sebagai berikut:

a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

BAB VI

PELAPORAN AKTA PENCATATAN SIPIL

YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN

Pasal 14

(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. KK dan KTP;

b. Bukti pelaporan dari Perwakilan Rl setempat; dan

c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 15

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan catatan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

GAMAWAN FAUZI

 

Diposkan pada Nikah Campur

tata cara pencatatan nikah luar negeri di catatan sipil indonesia

seperti yang disampaikan oleh Standesbeamtin yang menikahkan kami, setelah menikah kami punya kewajiban untuk melaporkan pernikahan kami tersebut di indonesia. rencananya kami akan melakukannya pas mudik nanti. mudiknnya kapan belum tau sih, mesti nabung dulu. tapi tata cara pelaporannya gimana, mesti udah cari2 dari sekarang buat siap2 aja. dari hasil ngegoogling akhirnya saya terdampar juga ke satu blog yang menurut saya informasi tentang tata cara pelaporan pernikahannya cukup jelas.

berikut saya tuliskan kembali tata cara pelaporan pernikahan luar negeri di catatan sipil di indonesia yang ditulis oleh pemilik blog tersebut (terima kasih udah berbagi ya…)
a/ berdasarkan UU Kependudukan RI No. 23 tahun 2006 pasal 37 ayat 1,2 dan 4, pelaporan dilakukan dengan batas akhir 30 hari setelah kedatangan kita di Indonesia (dapat dibuktikan dengan cap imigrasi di paspor kita). judulnya tidak soal kapan kita pulangnya, judulnya 30 hari setelah kita menjejakkan kaki di wilayah Indonesia.

b/ pernikahan dilaporkan ke kantor catatan sipil yang ada di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan. tidak perlu surat pengantar dari rt, rw, lurah ataupun camat.

dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pernikahan tersebut adalah sbb:

1/ akte nikah internasional atau akte nikah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dan dilegalisir oleh KBRI atau Konjen setempat.

2/ kopi akte lahir suami dan istri

3/ kopi KTP dan KK

4/ kopi paspor suami

5/ tiga lembar pas foto berdampingan ukuran 4x6cm (melebar) dengan latar belakang warna merah.

6/ materai Rp6.000,-

c. nantinya di kantor catatan sipilnya yang kita datangi adalah loket pembuatan akta perkawinan. waktu normal pengurusan akta perkawinan tersebut adalah 12 hari (ditulis dalam tanda terima dokumen). biaya resmi Rp130.000,- plus biaya tambahan untuk dua orang saksi dari Kadis Capil (sukarela) — ampun deh hari begindang masih aja ada yang namanya sukarela. mending ditulis yang jelas aja napa biar masuknya kemana juga bisa dipertanggungjawabkan. kita juga tau gak ada yg gratis didunia ini. contoh paling nyata saat mengurus surat2 dan visa dikedutaan dan juga saat mengurus pernikahan dan izin tinggal disini semuanya bayar tapi jelas gitu loh…

sumber: pursuing your dream

update (16.02.2013): tulisan tentang realisasi pencatatan nikah luar negeri di catatan sipil surabaya bisa diklik disini.

Diposkan pada Nikah Campur

artikel-artikel tentang pencatatan perkawinan luar negeri di indonesia

setelah melaksanakan pernikahan secara sipil di jerman, langkah berikutnya adalah mendaftarkan perkawinan tersebut di indonesia.  dari berkelana dari satu site ke site yang lain, saya menemukan beberapa, yang walau tidak sepenuhnya bisa menjawab pertanyaan2 kami, karena saya wni muslim dan suami wna mualaf, pertama kali menikah secara agama di masjid al-azhar di jakarta selatan dan baru sembilan tahun kemudian menikah secara sipil di jerman. tapi lumayanlah paling tidak bisa memberikan gambaran apa yang harus kami lakukan nanti setibanya di indonesia. 

bagaimana dan dimana saya bisa mendaftarkan perkawinan kami tersebut baru bisa diketahui kalau sudah dijalani. dan realisasinya gimana akan saya tuliskan juga disini *insya allah* informasi2 yang saya temukan tersebut saya sarikan dalam empat tulisan yang akan saya tampilkan berturut2 setelah halaman ini.  ok, berikut adalah link dari artikel2 tentang pencatatan perkawinan luar negeri di indonesia:

  • pedoman pelaporan akta yang diterbitkan oleh negera lain → https://kaykakayka.wordpress.com/2012/05/29/pedoman-pelaporan-akta-perkawinan-yang-diterbitkan-oleh-negara-lain/
  • peraturan perundang-undangan dalam menentukan batas waktu pencatatan perkawinan wni → https://kaykakayka.wordpress.com/2012/05/30/peraturan-perundang-undangan-dalam-menentukan-batas-waktu-pencatatan-perkawinan-wni/
  • tata cara pencatatan nikah luar negeri di kua kecamatan. → https://kaykakayka.wordpress.com/2012/05/31/tata-cara-pencatatan-nikah-luar-negeri-di-kua-kecamatan/